Prisma

Teknokrat: Kekuatan Baru

Pengantar

Teknokrasi pernah hampir tampil di Indonesia dalam masa pemerintahan Syahrir, walaupun dalam bentuk yang masih samar. Kini, dalam masa Orde Baru, terutama dalam 15 tahun terakhir ini, peran para teknokrat begitu besar. Mereka memiliki keleluasaan untuk berkarya dalam era pembangunan sekarang. Jalan lebih lapang ini menurut B.M. Diah, Pemimpin Redaksi Harian Merdeka, karena memperoleh dukungan kuat dari nonteknokrat yang memiliki kekuatan politik. Pelaksanaan dari rencana teknokrat pun dapat berjalan langgeng karena jaminan keamanan dan kestabilan yang diberikan pihak militer.

Jusuf Wanandi, Direktur Eksekutif CSIS berpendapat, peranan teknokrat dewasa ini semakin besar. ABRI yang memberikan jaminan keamanan dan kestabilan ini semakin undur ke belakang dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan. Namun, katanya, bukan teknokrat saja sebagai penentu kebijaksanaan yang akan diambil, nonteknokrat pun memiliki peranan yang cukup besar. Namun ini bukanlah berarti adanya perebutan pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Dr. Mubyarto, Guru Besar Ekonomi dan Direktur Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, dalam wawancara dengan Amir Siregar di Yogyakarta mengatakan bahwa kekompakan kerja dan pengalaman praktek di lapangan merupakan syarat penting bagi berhasilnya teknokrat dalam perencanaan pembangunan. Bekal itikad baik dan asumsi teoritis hanya bisa dipakai untuk sektor moderen, tapi banyak yang macet bila diterapkan untuk membenahi sektor ekonomi rakyat kecil di pedesaan. Soetandyo Wignyosoebroto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga dalam wawancara dengan Hotman Siahaan di Surabaya mengatakan, tidaklah tepat kalau teknokrat ditempatkan sebagai suatu subyek di luar struktur kekuasaan. Seorang teknokrat adalah juga pengambil kata putus politik, atau setidak-tidaknya merupakan bagian integral dari struktur kekuasaan dan pengambil kata putus itu. Berbagai pendapat mengenai teknokrasi ini ditampilkan dalam rubrik “Dialog” kali ini. Redaksi.

Diperlukan Pendidikan Politik Nyata, B.M. Diah, Pimpinan Redaksi Harian Merdeka

Teknokrasi yang kembali dipergunakan di Indonesia sekitar tahun 1970-an, sebenarnya sudah diterapkan Sutan Syahrir dalam masa pemerintahannya di tahun 1948. Teknokrasi dalam masa pemerintahan Syahrir dulu mengalami kegagalan karena tidak dapat berbuat banyak akibat tarik-menarik yang begitu kuat dari partai-partai politik. Barulah pada pemunculannya yang kedua kali para teknokrat ini mendapat dukungan dari nonteknokrat yang memiliki kekuatan politik, sehingga memungkinkan mereka bekerja dengan lebih leluasa.

Teknokrat Bukan Sekedar Orang Berkemahiran, Soetandyo Wignyosoebroto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga

Tanya: Pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru sering dianggap digerakkan oleh para teknokrat, yang berkat peranannya dalam pembaruan sistem politik, dalam investasi modal asing dan dalam sistematisasi administrasi memperlihatkan suatu gaya bekerja dan gaya berpikir yang lain dari para politisi konvensional yang berorientasi ideologi. Kualifikasi umum tentang teknokrat tersebut ialah bahwa kehadiran mereka dalam eksekutif tidak langsung membawa atau melaksanakan cita-cita politik sekelompok orang yang mendukung mereka dan yang mereka wakili, melainkan terutama sebagai wakil dari suatu jenis keahlian yang dibutuhkan program pembangunan pemerintah. Menurut pendapat anda, apakah selain kualifikasi yang demikian umum, ada juga ciri-ciri khusus dalam cara kerja dan berbagai pandangan mereka misalnya tentang masyarakat, pembangunan, perencanaan, politik dan sebagainya yang dapat dipandang sebagai karakteristik teknokrat?

Peran ABRI Surut ke Belakang, Jusuf Wanandi, Direktur Eksekutif CSIS (Centre for Strategic and International Studies)

Tanya: Peranan teknokrat dewasa ini dinilai sebagai salah satu model yang tepat untuk menggalakkan pembangunan dalam mengejar tahap demi tahap Repelita. Bagaimana pendapat Anda?

Itikad Baik Saja Tidak Cukup.  Dr. Mubyarto, Guru Besar Ekonomi dan Direktur Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada

Aliansi Militer Teknokrat. Secara umum dapat dikatakan bahwa hingga kini aliansi militer-teknokrat masih berjalan dengan baik. Kalau kita ingin melihat ke belakang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan tokoh yang memperkenalkan aliansi ini, sekaligus membawa para teknokrat dalam pemerintahan kita.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan