TATKALA usia Republik baru saja genap 20 tahun, suatu tragedi nasional menimpa an negara yang baru berusia Indonesia. Diawali pembunuhannya PKI pada 1 Oktober 1965 dilanjutkan langkah pen-demisioner-an Kabinet Dwikora dan pembentukan suatu “Dewan Revolusi”. Tetapi perebutan kekuasaan itu ternyata hanya berumur singkat. Kurang dari 24 jam sejak pemberontak melakukan aksinya, bahkan Dewan Revolusi pun belum sempat dilantik dan berkuasa, secara cepat pasukan RPKAD, KOSTRAD dan kesatuan militer lainnya melumpuhkan kekuatan bersenjata G.30.S/PKI. Rakyat yang marah menyaksikan kebiadaban para pemberontak turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Para tokoh Partai Politik dan Organisasi Massa berhimpun untuk menyusun barisan dan membentuk wadah perjuangan baru seperti Front Kesatuan Aksi. Tuntutan pembubaran PKI dan pembersihan Kabinet Dwikora serta penurunan harga memang dijawab oleh Pengemban Surat Perintah 11 Maret — Letjen Soeharto dengan membubarkan PKI beserta organisasi massa dan mantelnya, menahan sejumlah menteri Kabinet dan membersihkan pemerintahan dari anasir-anasir komunis.
Setelah sidang Umum MPRS 1966 menetapkan pembubaran PKI dan pelarangan ideologi Marxisme-Leninisme, pada saat itu pula format politik berubah. Namun setelah MPRS mencabut mandat kepresidenan Bung Karno dan menetapkan Jendral Soeharto sebagai Presiden pada 1968, pusat kekuatan politik secara logis tinggal AD/ABRI. Meminjam istilah Letjen M. Pangga bean, Ketua Seminar AD ke-II/1966, setelah kegagalan kudeta Gestampa. Maka peranan ABRI dalam tata kehidupan an negara makin menonjol; bahkan selanjutnya sebagai kekuatan politik posisi ABRI adalah “leading dan commanding”. Situasi dan format politik baru tumbuh di Indonesia. Itu Sebagai tata politik, tata ekonomi dan tata sosial, Orde Baru tidak sekedar Orde Lama minus Bung Karno, PKI, ideologi Marxisme-Leninisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi Orde yang demokratis dan berasaskan Pancasila. Orde Baru adalah orde yang lahir, melewati masa transisi dan tumbuh sebagai kekuatan yang solid? Banyak tokoh mengambil peran di dalam proses itu. Ada yang berasal dari kelompok generasi yang punya pengalaman politik pada masa penjajahan Belanda; generasi pada masa pendudukan militer Jepang; dan ada pula generasi peralihan dari penjajahan ke kemerdekaan. Mereka punya andil bagi Orde Baru di bidangnya masing-masing. Sejarah Orde Baru adalah sejarah peran mereka.
Dalam rangka HUT ke-XX, Prisma mengangkat peran dan keterlibatan tokoh-tokoh dalam pemerintahan Orde Baru sebagai topik. Kriteria pertama dalam pemilihan tokoh adalah hanya mereka yang telah meninggal. Sembilan tokoh terpilih baik dari kalangan sipil maupun militer ditulis dalam edisi khusus ini sebagai langkah awal dari penulisan sejarah Orde Baru yang demikian kompleks. Hal ini adalah salah satu wujud dari peranan Prisma sebagai jurnal ilmiah untuk menyebarkan gagasan kritis dan konstruktif bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Redaksi
Pemimpin Umum: Arsenal Harahap; Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad; Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, Ismid Hadad, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz, Paulus Widyanto; Redaktur Pelaksana: Paulus Widyanto; Staf Redaksi: Nur Iman Subono, E. Dwi Arya Wisesa, Harry Wibowo; Sekretaris Redaksi: Tri Wijayati; Pemimpin Perusahaan: Maruto MD; Wakil Pemimpin Perusahaan: Arys Sutarman; Sirkulasi: M. Sholeh, Sukandar; Iklan: Arys Sutarman; Tata Usaha: Nina Herliana, Sumarwanto; Produksi: Awan Dewangga, Suradi Suprapto, Yahya Sukaria.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420; Telepon: 5663525, 5663527 (direct), 5667139, 5667141, 597211; Kotak Pos 6275/11062, Jakarta 11062. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.0010.5; Pencetak: PT. Temprint.