Studi Karesidenan Pekalongan 1830-1870
Pemburuhan petani berlangsung tidak bersamaan dengan munculnya industri perkebunan kolonial di Jawa. Faktor dalam (indigenous) yang berperan mendorong berlangsungnya pergeseran tersebut adalah pelapisan sosial, yang dapat diidentifikasi melalui akses seseorang terhadap penguasaan tanah. Kemunculan industri tersebut dengan dukungan serangkaian kebijakan pemerintah Hindia Belanda berperan besar merubah ikatan pertuanan yang telah lama berlangsung.
SEJARAH perkebunan di Hindia Belanda berkaitan erat dengan sejarah terbentuknya lapisan sosial buruh di dalam masyarakat. Masyarakat petani, yang seringkali dikaitkan dengan ikatan sosial “tradisional” (“gotong-royong”), dengan berkembangnya industri perkebunan, mereka ditransformasi ke hubungan yang murni ekonomi. Secara kongkret, gejala ini terlihat dari terkikisnya ikatan pertuanan (patron-clientage) yang digantikan oleh hubungan buruh-majikan.
Faktor penentu bagi keberhasilan industri perkebunan di Hindia Belanda adalah tersedianya tanah dan tenaga kerja yang memadai. Pengabaian pada salah satu faktor tersebut bisa menjadi malapetaka yang meruntuhkan kelangsungan industri perkebunan ini. Kasus seperti ini pernah terjadi di pabrik-pabrik gula moderen — di Pamanukan-Ciasem, Jawa Barat — yang mengandalkan mesin uap dengan sistem pengairan kebun menggunakan kincir-kincir air, terpaksa bangkrut di akhir 1920-an, disebabkan kekurangan tenaga kerja.1
Ketika onderneming gula mulai dioperasikan di bawah pengayoman cultuurstelsel di awal 1830, terjadi pergeseran area perkebunan dari wilayah “tanpa” penduduk ke wilayah padat penduduk. Pilihan jatuh ke karesidenan-karesidenan di pesisir Utara Jawa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan (Oosthoek).2 Alasannya, karesidenan-karesidenan ini telah berpenduduk lebih padat. Juga, disebabkan telah tersedianya jalan Raya Daendels (Anyer-Panarukan) yang sangat bermanfaat bagi kelancaran transportasi. Dan di wilayah-wilayah tersebut telah tersedia sawah-sawah siap pakai, yang besar artinya bagi pembudidayaan tanaman tebu.
Industri gula menjadi gejala penting untuk melihat transformasi mendasar petani berubah menjadi buruh. Prosesnya didorong melalui berbagai hubungan kerja pabrik yang “rasional”. Industri gula mengintensifkan berbagai hubungan kerja pabrik, hal yang sebelumnya — dalam perkebunan kopi Priangan yang besar selama kejayaan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) — tidak terjadi.
Dalam tulisan ini akan dilihat dinamika pergeseran karakter petani menjadi buruh di salah satu karesidenan pesisir Utara Jawa — Karesidenan Pekalongan yang dalam abad XIX mencakup Kabupaten Pekalongan dan Batang, meliputi tiga pabrik gula Sragie, Kalimatie dan Wonopringo. Ketiga pabrik ini memakai lahan sawah untuk tebu seluas sekitar 1500 bau.3
1 Knight, 1980, “Dari Perkebunan ke Ladang Padi: Asal Usul Transformasi Industri Gula Jawa Abad Kesembilan Belas.” Studi Asia Modern, 14, 2, hal. 177-204.
2 Sedang ekspansi penanaman tanaman ekspor yang padat karya ini ke karesidenan-karesidenan pedalaman — Madiun, Kediri, Banyumas dan Bagelen — dilakukan pada tahun berikutnya. (DH. Burger, 1962, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I, cetakan ke-3, disadur oleh Prajudi, Pradjaparamita, Djakarta, hal. 185).
3 Tiga persen dari luas lahan sawah yang ada di Pekalongan. Luas lahan tebu ini hampir selalu tidak tepat ukurannya. Kesulitannya adalah karena digunakannya sistem rotasi lahan tebu. Pihak pabrik akan selalu mengambil tanah-tanah lebih luas dari yang diperkirakan. Seperti pada tahun-tahun antara 1838 hingga akhir 1840-an, verbaal-verbaal Direktur Perkebunan menyebutkan luas-luas yang berbeda-beda. Luas 1500 bau adalah untuk tanaman yang telah dewasa. Sedang untuk penanaman bibit-bibit baru diperlukan tanah dengan luas yang sama. Hal ini dilakukan agar pabrik-pabrik bisa terjamin pasokan tebunya terus-menerus setiap tahun. (Archieven Cultures 1816-1900 (selanjutnya AC) no. 408 dan AC no. 1584).