Gerakan Pembebasan Wanita, pembawa tuntutan persamaan hak serta kesempatan dengan pria yang pernah melanda dunia Barat, meneriakkan “jerit peperangan” terhadap kaum laki-laki. Indonesia, negeri di mana wanita dengan senang hati mencantumkan kata ibu rumah tangga atau ikut suami sebagai pengisi kolom “pekerjaan” dalam kartu penduduknya, tidak dikhawatirkan ketularan gerakan itu. Wanita Indonesia tidak harus melancarkan perjuangan feminisme seperti kaumnya di Eropa pada ujung abad XIX dan awal abad XX. Wanita Indonesia tidak perlu merebut hak-hak utama, sumber pertikaian, yang menjadi dasar perjuangan emansipasi. Mereka sudah memilikinya. Kata orang, dibandingkan dengan negeri sedang berkembang lainnya, Indonesia lebih maju dalam melepaskan belenggu kaum Hawa, jenis yang konon diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika dia kesepian di Taman Firdaus.
Dalam kacamata Barat, kemajuan wanita Timur dihami oleh gerakan kaumnya di bumi Barat itu. Kemajuan ini lebih cepat akibat pergolakan di berbagai negeri seusai Perang Dunia II. Untuk Indonesia—dalam perkembangan selanjutnya—orang menyebut bahwa political rights of women terlihat makin nyata setelah beberapa kedudukan tinggi dalam masyarakat dan pemerintahan ditempati kaum ibu. Dengan jari orang menghitung wanita Indonesia yang jadi menteri dan duta besar. Mereka pun sudah duduk di parlemen. Orang berbicara tentang sarjana wanita, lurah perempuan, penerbang, serdadu dan polisi wanita. Kadang-kadang muncul kisah pembanding, tentang pramugari pesawat udara—misalnya—yang harus mengganti roknya dengan pakaian tradisional yang terjurai hingga ke tanah, beberapa menit sebelum mendarat di Saudi Arabia. Pembanding lain adalah wanita tokoh gerilyawan dan teroris, astronaut, perdana menteri dan presiden wanita di negeri lain. Wanita, kata orang, egoistis kelas satu, sesungguhnya dapat mengerjakan apapun jika dia mau. Contoh dan pembanding itu, yang mencerminkan ukuran yang kita pakai, amat sering diambil dari wanita yang agak istimewa. Kita jarang mengukur dan melihat soal lebih dari itu.
***
Tokoh buruh internasional August Bebel, menulis Die Frau und der Sozialismus, 1879, setahun sesudah PM Jerman Graf Otto von Bismarck melarang organisasi, rapat dan propaganda sosialis. Die Frau und der Sozialismus yang dicetak berulang kali dan disalin ke berbagai bahasa ini disebut sebagai buku pertama yang menghubungkan soal wanita dengan masalah kemasyarakatan. Bebel melihat, soal wanita bukanlah soal “karena dia wanita”. Ia membuktikan soal wanita sebagai masalah sosial, persoalan dalam pertumbuhan masyarakat. Karena itu, soal wanita adalah masalah seluruh kemanusiaan. Dan kemudian, hampir seratus tahun setelah buku Bebel terbit, wanita Jerman masih heboh dengan usulan pensiun untuk ibu rumah tangga.
Pada masa yang sama dengan itu, di Indonesia orang menyaksikan: makin tinggi jenjang pendidikan makin kecil jumlah wanita yang ada di dalamnya. Setelah konvensi Organisasi Buruh Internasional menghapuskan diskriminasi upah antara pria dengan wanita, dalam keadaan Indonesia mengakui “pekerjaan yang sama dibayar dengan upah yang sama”, untuk lain soal—promosi jabatan dan sebagainya—orang masih menemukan pembedaan wanita dengan pria. Pada awal 1970-an itu dan hingga kini, persentase buta huruf di kalangan wanita lebih tinggi dari laki-laki. Hingga kini pula organisasi kaum Hawa pada umumnya adalah organisasi isteri-isteri yang bergantung serta berkaitan dengan karir sang suami, bukan organisasi wanita di mana soal wanita dalam perkembangan kemasyarakatan dibicarakan. Kita adalah “orangtua-orangtua” yang walaupun mengeluarkan banyak biaya untuk pendidikan anak perempuannya, hanya untuk membiarkannya, bahwa kelak akan mencantumkan kata ibu rumah tangga atau ikut suami pada kolom “pekerjaan” dalam kartu penduduknya.