Politik Identitas Keagamaan, Pancasila, dan Dilema Demokrasi
Kehadiran politik identitas (keagamaan) dalam realitas sosial merupakan bagian yang dapat dibenarkan dalam dinamika demokrasi sejauh ia menawarkan kebaikan bersama.
Anas Saidi
adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI, sejak 1984). Pada 2017, pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, itu dilantik sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), kemudian berganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menyelesaikan S-3 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (FIB-UI), setelah sebelumnya meraih gelar S-1 dari Universitas Brawijaya, Malang, dan S-2 (1987) Sosiologi dari Fisipol-UGM, Yogyakarta. Pengajar tidak tetap Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP-UI (sejak 2005). Mengajar sosiologi dan metodologi penelitian di berbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta (1987-2000). Setahun kemudian (2001) menjadi pengajar (trainer) metodologi penelitian untuk dosen di beberapa perguruan tinggi agama Islam dan di berbagai instansi pemerintah. Selain melakukan penelitian dan menghasilkan puluhan buku laporan penelitian yang ditulis sendiri atau bersama peneliti lain, sempat menjadi research fellow di University of Philippine (UPI), University of Ateneo-Philippine, Kyoto University-Japan. Kerap diminta menjadi narasumber dan pembicara dalam berbagai seminar nasional dan internasional, seperti di Berlin-Jerman (1999), Qatar (2008), dan Swedia (2010), dan lain-lain. Aktif menulis di sejumlah media massa dan jurnal ilmiah.