DEPOK, JURNAL PRISMA — Di Ruang Rapat Redaksi Jurnal Prisma, Cinere, Depok, Kamis (23/10/2025) siang, suasana cair menyelimuti diskusi mengenai masa depan pariwisata Indonesia. Di tengah kepulan uap kopi dan potongan buah, Profesor Azril Azahari, seorang akademisi lintas disiplin dengan latar belakang microbiologist dan genetika, membedah karut-marut fundamental nalar pariwisata nasional.
Bagi pria kelahiran Pontianak yang kini menginjak usia 80 tahun tersebut, pariwisata Indonesia terjebak dalam paradigma lama yang usang dan tidak berbasis pada keilmuan (scientific).
“Sembilan puluh sembilan koma sembilan persen orang pendidikan, atau profesornya itu, tidak paham. Makanya tidak berkembang ilmu pariwisata,” ujar Azril lugas.
Kritik tajamnya bermuara pada fakta bahwa sebagian besar akademisi dan pembuat kebijakan menganggap pariwisata melulu sebagai ilmu sosial atau ekonomi, dengan fokus pada promosi dan pemasaran massal (mass tourism). Padahal, Azril berkeras bahwa pariwisata, jika ingin maju, harus diletakkan dalam rumpun ilmu eksak.
Ia mengenang perdebatan panjang di Kementerian Pendidikan pada tahun 2008, tepatnya 13 Februari, saat ia meletakkan filosofi ilmu pariwisata.
“Saya bilang, ‘Enggak, ini ilmu eksak’. Rumus saya keluarkan. Pangan, gizi. Kalau pariwisata, ada carrying capacity (daya tampung). Hotel, interior design-nya. Zoning, landscape. Itu semuanya eksak,” tegas mantan Rektor Universitas Trisakti tahun 2002 ini.
Paradigma yang Bergeser
Ketidakpahaman akan basis ilmiah ini, menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) tersebut, berdampak pada kebijakan yang tertinggal. Dunia telah bergeser dari mass tourism (pra-1980) ke quality tourism (2000-2020). Kini, pasca-Covid, tren global adalah customize tourism yang bersifat personal, lokal, dan dalam skala kecil (small in size).
Indonesia dinilai masih memuja jumlah wisatawan, tanpa menghitung daya tampung (over capacity), yang akhirnya merusak destinasi seperti Bali atau Borobudur. Azril mendorong tolak ukur kesuksesan diubah menjadi lama tinggal (length of stay), jumlah uang yang dibelanjakan (spending money), penyerapan tenaga kerja baru, serta kontribusi riil terhadap PDB dan PAD yang akurat, bukan angka karangan.
“Kita target tidak lagi kepada jumlah wisatawan. Itu salah. Itu zaman dulu,” katanya.
Karena itu, dalam usulan perubahan Undang-Undang Kepariwisataan kepada DPR, Azril menuntut perubahan fundamental: mengganti konsep empat pilar (industri, destinasi, pemasaran, kelembagaan) menjadi ekosistem kepariwisataan. Pendekatan ekosistem ini wajib mencakup manajemen risiko dan mitigasi krisis kecelakaan, serta perhitungan multiplier effect (efek pengganda) yang akurat.
Pangan, Sagu, dan Politik Beras
Keahlian Azril tidak berhenti di teori pariwisata. Sebagai ahli microbiologist, ia mengembangkan gastronomi sebagai bagian besar dari pariwisata pangan. Ia adalah sosok di balik tim 30 ikon kuliner tradisional Indonesia di era Menteri Mari Elka Pangestu, dan peneliti yang memvalidasi Rendang sebagai makanan tersehat dan terpopuler di dunia melalui hasil laboratorium.
Keprihatinannya justru memuncak pada ketahanan pangan. Azril, yang juga pencetus Kelompencapir di era Presiden Soeharto dan pembentuk KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan Andalan), melihat politik perberasan nasional telah salah arah.
“Saya mau stop import beras. Enggak boleh. Karena itu adalah pundi-pundinya,” ungkapnya jujur, menceritakan alasannya mundur saat diminta menjadi Kepala Bulog mengganti Bujanarko.
Ia menyoroti besarnya fee impor beras yang mencapai angka fantastis, mirip APBN sendiri, yang merugikan rakyat. Sebagai alternatif, Azril berkeras mengembangkan pangan lokal yang berkelanjutan: sagu.
“Delapan puluh persen dari tanaman yang saya mau kembangkan ini hidup di Indonesia. Tidak perlu ditanam, tidak perlu pupuk. Sagu ini zero gluten. Dan ini pangan dunia yang akan datang,” jelasnya.
Melalui research-nya sendiri, Azril telah mengolah sagu menjadi tepung (starch), mie, hingga probiotik yang sedang uji klinis untuk mengobati penyakit autoimun, diabetes, dan kanker. Ia bahkan menciptakan daging imitasi rasa sapi dan ayam dari sagu.
Sayangnya, skala industri sagu ini terhambat oleh kepentingan bisnis kelompok dan ketiadaan subsidi pemerintah, yang justru melanggengkan monopoli impor gandum dan beras.
Di akhir diskusi, sembari menikmati buah sebagai “enzim pembuka” makan siang sesuai kaidah kesehatan yang dianutnya, Azril berharap pemikiran berbasis ilmiah ini didengar oleh pengambil kebijakan.
“Kalau kita ngomong, kita harus scientific. Industri juga harus berdasar basic kepada ilmiah. Kalau enggak, dia enggak mungkin bisa maju,” pungkasnya.
(Redaksi Prisma)