BANDUNG, JURNAL PRISMA — Pengembangan sektor pariwisata Indonesia dinilai berangkat dari kekeliruan konseptual yang terus berlanjut hingga kini. Prof. Myra Gunawan menyoroti adanya pencampuradukan antara pariwisata dan hospitality, dua bidang yang sejatinya berbeda secara mendasar.
Dalam wawancara pada Senin (7/7/2025) di Kantor Center for Research on Tourism, CADL ITB, Bandung, Myra menjelaskan bahwa hospitality berfokus pada pelayanan wisatawan, sementara pariwisata mencakup perencanaan lintas disiplin yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, dan kebijakan.
Dalam praktiknya, kedua bidang tersebut kerap disatukan tanpa kejelasan batas. Hal ini, menurutnya, menjadi akar persoalan yang memengaruhi arah pengembangan pariwisata nasional hingga saat ini.
Pendidikan Pariwisata yang Tumbuh Tanpa Arah
Kekeliruan konseptual tersebut berdampak langsung pada dunia pendidikan tinggi. Myra menilai, sejak sekitar tahun 2005, program studi pariwisata berkembang secara tidak terarah dan cenderung “liar”.
Berbagai program bermunculan tanpa fondasi akademik yang kuat, bahkan hingga jenjang magister yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan keilmuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesalahpahaman yang lebih luas terhadap pariwisata sebagai disiplin ilmu.
Padahal, pada masa awal pengembangannya, terdapat pembagian peran yang jelas antara perguruan tinggi, seperti ITB yang berfokus pada perencanaan, UGM pada sosial budaya, dan UI pada aspek ekonomi. Namun, pembagian tersebut tidak berlanjut secara konsisten dalam perkembangan berikutnya.
Ambisi Infrastruktur dan Evaluasi Destinasi Prioritas
Di sisi kebijakan, pemerintah dinilai telah menunjukkan komitmen melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi prioritas. Namun, Myra menilai bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya efektif dan efisien.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Infrastruktur berskala besar dibangun di wilayah dengan potensi wisata yang terbatas, sehingga berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan devisa, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tanpa perhitungan tersebut, pengembangan pariwisata justru dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi.
Kelembagaan Lemah dan Pariwisata Tanpa Jiwa
Myra menyoroti persoalan kelembagaan yang dinilai menjadi hambatan utama dalam pengelolaan pariwisata. Banyak kementerian memiliki program terkait pariwisata tanpa koordinasi yang jelas, sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Dalam kondisi tersebut, Kementerian Pariwisata dinilai tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk mengoordinasikan sektor yang bersifat multidimensi ini.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan terhadap faktor eksternal, seperti krisis ekonomi, pandemi, dan dinamika politik global. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada target jumlah wisatawan dinilai tidak tepat.
Myra menekankan bahwa tujuan utama pariwisata seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Pariwisata bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memajukan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mendorong perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari penguatan sumber daya manusia, penataan kelembagaan, hingga perbaikan sistem informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tanpa langkah tersebut, arah pembangunan pariwisata dikhawatirkan akan terus berjalan tanpa pijakan yang jelas.
(Redaksi Prisma)