Politik Hukum di Dunia Ketiga Studi Kasus Indonesia
Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, hukum yang dominan adalah hukum negara yaitu hukum positif yang dilahirkan oleh aparat negara, yang
T. Mulya Lubis
lahir di Muara Botung (Sumatera Utara) tahun 1946, adalah Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang Hak-hak Asasi Manusia. Tamat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1974), kemudian melanjutkan program Master pada University of California, Berkeley, USA (tamat 1978), dan selama satu tahun menjadi visiting-scholar pada universitas yang sama. Jabatan lainnya adalah Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Staf pada Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah
Bantuan hukum yang ada selama ini lebih bersifat tradisional, yang cirinya antara lain lebih mempersoalkan hak-hak individual daripada kelompok; masih
Pleidoi Bagi Pengusaha Non-Pribumi
Christianto Wibisono, Laporan Penelitian Perusahaan PMA/PMDN, 1967-1980, (Jakarta: Yayasan Management Informasi, 1981), 120 halaman. Dulu ipernah ada saat kekuasaan politik
Keadaan Buruh Kita Dewasa Ini: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*
* Artikel ini adalah kertas kerja yang ditulis untuk Karya Latihan Bantuan Ilukum se-Indonesia yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum