Hak-hak Asasi yang Tidak Bisa Dilanggar dalam Negara Hukum**
Daftar mutakhir hak-hak asasi manusia yang tak boleh dilanggar, yang minimal harus ada dan terberikan pada setiap orang, semakin diakui
T. Mulya Lubis
lahir di Muara Botung (Sumatera Utara) tahun 1946, adalah Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang Hak-hak Asasi Manusia. Tamat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1974), kemudian melanjutkan program Master pada University of California, Berkeley, USA (tamat 1978), dan selama satu tahun menjadi visiting-scholar pada universitas yang sama. Jabatan lainnya adalah Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Staf pada Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
Tercatat tahun 1973, T. Mulya Lubis lahir di Muara Botung (Sumatera Utara) tahun 1949, adalah staf bidang Penelitian, Pendidikan dan Penerangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Pernah ikut dalam seminar para mahasiswa hukum se Asia dan Pasifik di Melbourne (Australia) mengenai "The Challenge of Crime Social and Legal Dimensions" (awal 1973) dan mengadakan perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka Student Leader Project ke AS (Oktober 1973). Kini sedang mempersiapkan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Pendidikan untuk Apa?
Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Namun, pernyataan ini terlalu ideal bila dihadapkan dengan kenyataan banyaknya,
Pembangunan dan Hak-hak Asasi Manusia
Pengantar Hak-hak asasi manusia (HAM) untuk waktu yang panjang selalu ditafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada HAM dalam bidang hukum.1
Bantuan Hukum: Arti & Peranannya
Buat negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan
Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan
Sudah waktunya kita mempersiapkan rencana pengembangan teknologi dengan merumuskan secara rinci, apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan apa
Monopoli dan Oligopoli dalam Tinjauan Hukum
Monopoli negara terhadap sektor yang memiliki nilai “kepentingan umum” di Indonesia memiliki landasan konstitusional. Tapi terhadap sektor yang tidak bersifat
Hak-hak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa
Di Indonesia sekarang ini telah terjadi suatu integrasi budaya vertikal seperti yang dialami negara-negara Amerika Latin. Kekuasaan menjadi semakin sentralistis
Politik Hukum di Dunia Ketiga Studi Kasus Indonesia
Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, hukum yang dominan adalah hukum negara yaitu hukum positif yang dilahirkan oleh aparat negara, yang
Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah
Bantuan hukum yang ada selama ini lebih bersifat tradisional, yang cirinya antara lain lebih mempersoalkan hak-hak individual daripada kelompok; masih
Pleidoi Bagi Pengusaha Non-Pribumi
Christianto Wibisono, Laporan Penelitian Perusahaan PMA/PMDN, 1967-1980, (Jakarta: Yayasan Management Informasi, 1981), 120 halaman. Dulu ipernah ada saat kekuasaan politik
Keadaan Buruh Kita Dewasa Ini: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*
* Artikel ini adalah kertas kerja yang ditulis untuk Karya Latihan Bantuan Ilukum se-Indonesia yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum